PHOENIX (KR) - Hakim federal Susan Bolton turun tangan di saat terakhir untuk menengahi sengketa mengenai Undang-Undang Imigrasi Arizona, Kamis (29/7) WIB, dengan memblokir pasal-pasal penting dalam UU tersebut. Keputusan itu melerai konfrontasi antara aparat kepolisian dan ribuan aktivis yang telah berjalan berbulan-bulan.

Namun keputusan Bolton yang hanya beberapa jam sebelum UU tersebut resmi diberlakukan bukanlah akhir sengketa. Keputusan itu akan berlanjut dengan perang hukum yang bisa berakhir di hadapan Mahkamah Agung. UU ini menjadi sorotan karena memicu kembali perdebatan imigrasi, mendorong penyusunan UU serupa di negara bagian lain, menciptakan materi untuk kampanye politik dan meningkatkan ketegangan dengan Meksiko.
Demonstran yang berkumpul di Capitol dan di luar Kedutaan Besar AS di Mexico City bersorak ketika mereka mendengar berita itu. Gubernur, penyusun UU dan kelompok antiimigrasi ilegal berjanji untuk terus berjuang. “Ini hanya sandungan kecil di jalan,” kata Gubernur Arizona Jan Brewer.
Isu penting yang dihadapi Bolton dalam kasus ini sudah ada sejak berdirinya AS: apakah UU federal mengalahkan UU negara bagian? Ia mengindikasikan bahwa kasus pemerintah federal punya peluang bagus untuk berhasil.
Bolton mengatakan bagian UU yang kontroversial harus ditangguhkan hingga pengadilan mengambil keputusan, termasuk bagian yang mewajibkan petugas memeriksa status imigrasi seseorang saat menjalankan peraturan lain.
Bolton memutuskan menunda peraturan yang mewajibkan imigran membawa dokumen mereka dan melarang imigran gelap melamar pekerjaan di tempat publik, terutama untuk pekerjaan buruh harian. Ia juga memblokir peraturan bahwa petugas bisa melakukan penahanan tanpa jaminan terhadap tersangka imigran gelap atas kejahatan yang bisa mengarah pada deportasi.
Keputusan Bolton terjadi saat polisi melakukan persiapan akhir untuk mengawali pemberlakuan UU dan para demonstran merencanakan aksi protes besar-besaran untuk menentang UU tersebut. Sedikitnya satu keompok telah merencanakan memblokir akses ke kantor-kantor federal dan menantang aparat menanyakan status imigrasi mereka.
“Saya tahu hakim akan mengatakan ada bagian dari UU itu yang tidak benar. Itu bagian yang kami khawatirkan. Keputusan ini melegakan kami,” ujar Gisela Diaz (50) dari Mexico City, yang datang ke Arizona sejak visa turisnya habis pada 1989. Bersama keluarganya, ia menunggu turunnya keputusan hakim federal di Konsulat Meksiko.
Penentang UU berargumen bahwa UU itu akan mengarah pada penggolongan profil berdasarkan ras, memunculkan konflik dengan UU imigrasi federal dan mengalihkan tugas polisi untuk memerangi kejahatan yang lebih serius.                   (AP/R-3)-o