YOGYA (KR) - Pencairan dana Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) bagi pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), terpaksa harus tertunda untuk sementara waktu. Hal itu terjadi karena dari 559 sekolah yang ada di Kota Yogya, baru 40 persen yang mengumpulkan berkas, karena wali siswa (orangtua) terlambat dalam mengumpulkan berkas ke sekolah.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan JPD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogya, Drs Mawardi Dalga, MM, Jumat (30/7) menuturkan sebenarnya batas waktu pengumpulan berkas dari sekolah di-deadline hari ini, Sabtu (31/7). Namun karena belum banyak sekolah yang mengumpulkan maka batasan waktu tersebut terpaksa diperpanjang hingga (7/8) mendatang.
“Maka dari itu wali murid siswa pemegang KMS diimbau untuk segera mengumpulkan berkas-berkas ke sekolah supaya sekolah segera mengumpulkan ke kami dan JPD dapat segera dicairkan. Kadangkala wali siswa sering mengabaikan hal-hal semacam ini, padahal kami  sudah tidak kurang-kurangnya melakukan sosialisasi dan memberikan Surat Edaran (SE) baik itu di sekolah bahkan di kelurahan-kelurahan. Namun entah mengapa wali murid ini sepertinya mengabaikan,” keluh Mawardi.
Mawardi tambahkan bagi wali siswa pemegang KMS diwajibkan untuk mengumpulkan berkas ke sekolah berupa Kartu KMS, fotokopi kartu C1 dan akta kelahiran. Program JPD 2010 ini diperuntukkan bagi 17.620 siswa mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA/SMK.
Terpisah Kepala SMP Gotong Royong Yogya  Amelita BR Tarigan mengungkapkan, sebetulnya pihak sekolah sudah berusaha agar berkas bagi pemegang KMS bisa dikumpulkan secara tepat waktu. Namun karena adanya perbedaan persepsi dari orangtua, beberapa di antara mereka ada yang kurang memperhatikan. Akibatnya berkas KMS tidak bisa dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.
“Jujur saja sebagian besar orangtua siswa di sekolah kami tergolong kurang mampu. Karena tuntutan ekonomi tersebut tidak sedikit di antara mereka yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya tidak sedikit pula di antara mereka yang kurang memperhatikan KMS. Untuk mengatasi persoalan itu sekolah mencoba komunikasi lewat siswa, karena untuk ketemu langsung kadang tidak mudah,” papar Amelita kepada KR.
Lebih lanjut Amelita menambahkan, bagi sekolah pinggiran keberadaan KMS sangat membantu pembiayaan siswa. Mengingat keberadaan KMS yang cukup penting tersebut dirinya berharap, program KMS bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. “Saat ini jumlah siswa SMP yang memiliki KMS ada 4 orang,” ujarnya.
(M-1/Ria)-k