Iklan

Korlantas Polri Percepat Layanan STNK Digital dan Pangkas Birokrasi Regident Kendaraan

KR - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempercepat pembaruan layanan registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor guna memangkas prosedur birokrasi yang berbelit[span_3](start_span)[span_3](end_span). Transformasi layanan publik berbasis digital, termasuk penerapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Digital, disiapkan agar pengurusan administrasi kendaraan masyarakat berlangsung lebih cepat, transparan, dan terukur[span_4](start_span)[span_4](end_span).

Penguatan sistem pelayanan tersebut dibahas dalam Simposium Tahun Anggaran 2026 yang digelar Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026)[span_5](start_span)[span_5](end_span). Forum internal itu sekaligus menyusun perencanaan kebutuhan material regident serta perumusan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun Anggaran 2027[span_6](start_span)[span_6](end_span).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigadir Jenderal Polisi Aries Syahbudin menyatakan, pembenahan layanan publik dijalankan selaras dengan kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan semangat Polisi Bersama Masyarakat[span_7](start_span)[span_7](end_span). Menurutnya, pola pelayanan kepolisian harus bergeser dari model birokratis yang kaku menuju sistem kerja yang proaktif, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hasil bagi pemohon[span_8](start_span)[span_8](end_span).

Penerapan pemolisian prediktif dan integrasi layanan digital seperti STNK Digital menjadi instrumen utama untuk mempermudah warga mengurus surat kendaraan tanpa antrean panjang[span_9](start_span)[span_9](end_span). Melalui digitalisasi administrasi lalu lintas, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi serta kepastian biaya resmi secara terbuka di setiap loket pelayanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi I Made Agus Prasatya menambahkan, simposium ini juga menyelaraskan perencanaan anggaran sekaligus memperkuat integritas personel di lapangan[span_11](start_span)[span_11](end_span). Langkah pengawasan tata kelola material regident dan target PNBP tersebut diarahkan agar pengelolaan dana serta pelayanan publik berjalan efektif dan akuntabel[span_12](start_span)[span_12](end_span). (*)

Cari Blog Ini

Mengenai Saya

Foto saya
Ardin Wicak
Saya Ardinsyah, panggil aja Ardin. Saya adalah orang yang suka berbicara dengan pikiran terbuka. Saya adalah orang yang positif thinking.
Lihat profil lengkapku