KR - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempercepat pembaruan layanan registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor guna memangkas prosedur birokrasi yang berbelit[span_3](start_span)[span_3](end_span). Transformasi layanan publik berbasis digital, termasuk penerapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Digital, disiapkan agar pengurusan administrasi kendaraan masyarakat berlangsung lebih cepat, transparan, dan terukur[span_4](start_span)[span_4](end_span).
Penguatan sistem pelayanan tersebut dibahas dalam Simposium Tahun Anggaran 2026 yang digelar Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026)[span_5](start_span)[span_5](end_span). Forum internal itu sekaligus menyusun perencanaan kebutuhan material regident serta perumusan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun Anggaran 2027[span_6](start_span)[span_6](end_span).
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigadir Jenderal Polisi Aries Syahbudin menyatakan, pembenahan layanan publik dijalankan selaras dengan kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan semangat Polisi Bersama Masyarakat[span_7](start_span)[span_7](end_span). Menurutnya, pola pelayanan kepolisian harus bergeser dari model birokratis yang kaku menuju sistem kerja yang proaktif, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hasil bagi pemohon[span_8](start_span)[span_8](end_span).
Penerapan pemolisian prediktif dan integrasi layanan digital seperti STNK Digital menjadi instrumen utama untuk mempermudah warga mengurus surat kendaraan tanpa antrean panjang[span_9](start_span)[span_9](end_span). Melalui digitalisasi administrasi lalu lintas, masyarakat diharapkan memperoleh akses informasi serta kepastian biaya resmi secara terbuka di setiap loket pelayanan[span_10](start_span)[span_10](end_span).
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi I Made Agus Prasatya menambahkan, simposium ini juga menyelaraskan perencanaan anggaran sekaligus memperkuat integritas personel di lapangan[span_11](start_span)[span_11](end_span). Langkah pengawasan tata kelola material regident dan target PNBP tersebut diarahkan agar pengelolaan dana serta pelayanan publik berjalan efektif dan akuntabel[span_12](start_span)[span_12](end_span). (*)
