Iklan

UU Perampasan Aset Disahkan DPR RI, Peluang Pengembalian Dana Korban Kejahatan Finansial

KR - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada Kamis (19/11/2026) membuka jalur pengembalian aset kepada korban tindak pidana, termasuk kasus penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas. Keputusan tingkat kedua tersebut diambil setelah seluruh fraksi DPR RI dan perwakilan pemerintah menyatakan persetujuan dalam sidang yang disiarkan melalui kanal resmi DPR RI (http://www.youtube.com/watch?v=D0ZEiBq7Kqw).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman, saat menyampaikan laporan pembahasan di hadapan peserta rapat paripurna menjelaskan bahwa ruang lingkup undang-undang ini tidak berhenti pada tindak pidana korupsi. Aturan tersebut juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Menurut Habiburrahman, masyarakat kerap menghadapi persoalan ketika pelaku kejahatan finansial seperti investasi bodong, perdagangan saham fiktif, maupun penawaran perjalanan ibadah fiktif menerima hukuman pidana penjara, namun dana masyarakat yang terhimpun tidak kunjung kembali. Melalui regulasi perampasan aset ini, pemulihan kerugian negara maupun pengembalian aset kepada korban yang berhak diatur sebagai bagian dari keadilan pemulihan.

Selain pemulihan bagi korban dan negara, undang-undang ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana atau non-conviction based forfeiture untuk kondisi tertentu, seperti pelaku yang meninggal dunia, sakit keras permanen, atau melarikan diri. Prosesnya berjalan melalui tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pemeriksaan dan putusan pengadilan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden RI pada rapat paripurna tersebut menyatakan bahwa penguatan pengelolaan dan pengawasan aset akan dilakukan melalui badan yang dibentuk Presiden RI serta sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa aturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, serta menjaga akuntabilitas aparat.

Rapat paripurna tersebut menjadi penutup rangkaian pembahasan yang tercatat melalui puluhan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja ke sejumlah provinsi dan daerah pemilihan, serta pembahasan 397 daftar inventarisir masalah (DIM) bersama pemerintah. Pengesahan pada 19 November 2026 ini juga tercatat lebih cepat dari target awal penyelesaian yang sempat disebutkan pada 15 Desember 2026, dengan jumlah pasal yang berkembang dari 64 pasal menjadi 74 pasal. (*)

Cari Blog Ini

Mengenai Saya

Foto saya
Ardin Wicak
Saya Ardinsyah, panggil aja Ardin. Saya adalah orang yang suka berbicara dengan pikiran terbuka. Saya adalah orang yang positif thinking.
Lihat profil lengkapku